Aparat Hukum Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembelian Seragam Siswa di Badung Bali

Aparat Hukum Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembelian Seragam Siswa di Badung Bali

Sebagaimana ramai diberitakan media, DPRD kabupaten Badung propinsi Bali merasa geram, karena pembelian seragam gratis untuk para siswa sekolah dikabupaten tersebut yang dengan anggaran yang sangat besar akan tetapi kain yang dikirim kualitasnya buruk.

Untuk itu BARAK - Barisan Anti Korupsi Bali meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas kejadian tersebut, serta menyelidiki adanya indikasi korupsi pada pembelian kain seragam untuk siswa tersebut.

Pembelian kain seragam siswa yang memakai dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) senilai Rp. 1,3 milyar tersebut dilakukan oleh dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga kabupaten Badung, dimana penyedia barang adalah CV Artha Kawi Putri  dengan NPWP: 82.380.973.6-654.000 yang beralamat di dusun Sumbersari RT 01 RW 08 Wonosari kabupaten Malang, propinsi Jawa Timur.

Menurut BARAK, jika memang terindikasi dengan harga yang sangat mahal, akan tetapi kain yang dikirim itu kualitasnya buruk, maka ada 2 (dua) kemungkinan.

Pertama, jika kain yang dikirim oleh penyedia barang itu sesuai dengan dokumen pengadaan, maka ada dugaan persekongkolan antara dinas pendidikan dengan penyedia barang. Dimana dinas pendidikan dalam menyusun dokumen pengadaan terindikasi sengaja menyusun reencana pembelian dengan menentukan spesifikasi kain yang buruk untuk dibeli, tetapi kain yang buruk itu dibandrol dengan harga yang tinggi atau terjadi dugaan mark up harga.

Untuk perlu diusut, benarkah harga kain dengan kualitas yang buruk itu jauh lebih mahal dibanding dengan harga kain seragam dengan kualitas yang sangat bagus di pasaran.

"Jika ini terjadi, maka patut dipertanyakan bagaimana dinas pendidikan membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Kok bisa ada dugaan memilih dan menentukan spesifikasi kain yang jelek, tapi mematok harga pembeliannya jauh lebih mahal dibanding harga kain kualitas bagus yang ada dipasaran", kata Made Sukarta, ketua BARAK Bali.

Kedua, bisa saja terjadi bahwa penyedia barang yakni CV Artha Kawi Putri diduga mengirim kain yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam dokumen pengadaan.

Untuk itu menurut BARAK, perlu diperiksa spesifikasi kain yang dikirim oleh penyedia barang, serta dilakukan uji laboratorium dari lembaga independen/pemerintah yang berwenang, agar tidak terjadi rekayasa terhadap hasil dari uji laboratorium pada kain tersebut.

Made Sukarta berharap agar aparat hukum mengusut tuntas masalah ini, agar dana untuk pendidikan tidak terbuang sia-sia karena dipakai oleh para oknum secara sembarangan untuk bisa melakukan korupsi.

Sumber: http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/aparat-hukum-diminta-usut-dugaan.html

Penyidikan Kasus YKP Surabaya, Ada Dugaan Pelanggaran UU & HAM

Penyidikan Kasus YKP Surabaya, Ada Dugaan Pelanggaran UU & HAM, Serta Indikasi Lembaga Kejaksaan Bisa Dipakai Sebagai Alat Untuk Merampas Hak Orang Untuk Diberikan Pada Orang Lain Dengan Sewenang-wenang

Redaksi menerima surat masyarakat sebagai berikut:

Kepada Yth.

1.    Walikota Surabaya

2.    Lembaga Terkait

Dengan Hormat,

Terkait kasus YKP (Yayasan Kas Pembangunan) kota Surabaya dan PT Yekape, kami menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1.    Bahwa kasus YKP mencuat ke permukaan karena adanya hak angket dari DPRD kota Surabaya pada tahun 2012 yang merekomendasikan kepada pemerintah kota (pemkot) Surabaya untuk mengambil alih YKP dan PT Yekape dan mengambil alih aset2 YKP dan PT Yekape agar dijadikan aset pemkot Surabaya.

2.    Hak angket ini dilandasi pemikiran bahwa YKP sebagai sebuah yayasan dan pada saat pendiriannya atau untuk membuat akta yayasan, sebagian biaya pengurusan/ pembuatan akta mendapat bantuan dari pemkot Surabaya. Dimana awal pendirian YKP adalah untuk mewujudkan pembangunan rumah bagi masyarakat. Dan dalam perjalanan selanjutnya,  karena berdasar peraturan bahwa sebuah yayasan tidak boleh berbisnis, maka untuk mewujudkan pembangunan rumah bagi masyarakat, maka berdirilah PT Yekape yang sahamnya sebagian besar adalah milik YKP. Sedangkan pembiayaan pembangunan rumah itu dananya berasal dari masyarakat yang akan membeli rumah.

3.    Dengan adanya hak angket dari DPRD itu, maka pemkot Surabaya melalui surat nomor 640/2789/436.6.2/2015 tertanggal  3 Juni 2015 berkonsultasi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim)

4.    Kejati Jatim sebagai Kantor Pengacara Negara menjawab konsultasi tersebut dengan memberikan pendapat hukum atau legal opinion melalui surat nomor B.3890/O.5/Gs/08/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 (terlampir)

5.    Inti dari pendapat hukum Kejati Jatim dalam surat nomor B.3890/O.5/Gs/08/2015  itu adalah,  pertama: Terhadap uang dari pemkot Surabaya pada tahun 1954 yang digunakan untuk mendirikan yayasan yang bernama YKP,berdasar pasal 26 undang undang yayasan, dapat diartikan sebagai sumbangan, donasi atau hibah kepada YKP, sehingga pemkot Surabaya tidak bisa meminta kembali uang itu atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari YKP.  Tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa uang untuk mendirikan yayasan tersebut merupakan uang pinjaman dari pemkot Surabaya kepada YKP, maka pemkot Surabaya dapat menerima uang dari YKP sebagai pembayaran piutang.  Karena berdasar peraturan perundangan, konstruksi hukum  yayasan itu berbeda dengan konstruksi hukum Perseroan Terbatas (PT). Dimana dalam PT jika modal awal menghasilkan keuntungan atau deviden, maka menurut hukum deviden ini menjadi milik dan hak dari para pendiri. Sedangkan untuk yayasan, setoran awal dari pendiri adalah uang donasi, sekali uang donasi telah disetorkan kedalam yayasan, maka sepenuhnya putus hubungannya dengan pendiri dan menjadi hak dan harta kekayaan yayasan sepenuhnya ; kedua: Pemkot Surabaya tidak bisa mengambil alih YKP dan PT Yekape karena dalam undang undang yayasan dengan tegas telah membedakan antara konstruksi hukum yayasan dengan Perseroan Terbatas. Selain itu sesuai UU Yayasan maupun dalam UU Pemerintahan Daerah, juga tidak dimungkinkan lagi adanya konstruksi dimana dinyatakan ketua pengurus atau ketua pembina yayasan yang sekaligus sebagai pemegang saham pada suatu Perseroan Terbatas adalah eks-offisio pejabat pemerintah tertentu.

6.    Pada tahun 2019, Kejati Jatim melakukan penyidikan melalui surat perintah penyidikan Kejati Jatim tentang adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh YKP.

7.    Tuduhan dugaan korupsi ini sebagaimana pernyataan bapak  Didik Farhan  Adpidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim  di media massa, karena dahulu  untuk membuat akta yayasan atau pendirian yayasan YKP ada sebagian uangnya adalah mendapat dana  bantuan dari pemkot Surabaya, maka menurutnya YKP adalah merupakan aset pemkot Surabaya. Oleh karenanya pengurus YKP dikenakan tuduhan korupsi, karena dianggap mengambil alih aset pemkot. Dan tuduhan dugaan korupsi karena ada dana bantuan dari pemkot Surabaya untuk pendirian yayasan maka di YKP ada saham dari pemkot, maka menurutnya  seharusnya ada pembagian keuntungan dimana selama ini pengurus yayasan YKP tidak pernah menyetor pembagian keuntungan kepada pemkot Surabaya.

8.    Kejati Jatim berhasil membuat opini publik melalui media massa bahwa pengurus YKP telah melakukan korupsi karena mengambil atau menyerobot aset pemkot Surabaya yang dikatakan bernilai trilyunan rupiah. Dan membuat opini bahwa Kejati Jatim melakukan penyidikan kasus ini karena bertujuan mengembalikan yayasan YKP sebagai aset pemkot Surabaya

9.    Dalam proses selanjutnya, dengan indikasi adanya intimidasi dengan tuduhan tindakan korupsi, maka pengurus YKP yang rata2 sudah berusia lanjut diperiksa secara maraton dan terus menerus, dan terungkap di media massa diantaranya https://nusantara.rmol.id/read/2019/06/22/393613/dugaan-korupsi-di-ykp-mentik-jatuh-sakit-risma-serahkan-dokumen , beberapa pengurus YKP itu sampai ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang pingsan dan muntah2 saat diperiksa oleh Kejati Jatim.

10. Tujuan dari pemeriksaan itu diduga adalah untuk memaksa dan mengintimidasi agar pengurus YKP agar mundur dari jabatannya. Dan ini terbukti akhirnya Kejati Jatim berhasil memaksa pengurus YKP untuk membuat surat pengunduran diri, dan divideokan secara viral. Hanya saja tampak ada dugaan pemaksaan karena dalam video yang viral itu, pembacaan surat pengunduran diri oleh pengurus YKP itu dilakukan di kantor Adpidsus Kejati Jatim dengan latar belakang video adalah kantor Adpidsus Kejati Jatim. Video: https://www.instagram.com/p/BzPEotqHkvV/?igshid=cthqr2zp19vv

11. Dugaan intimidasi dan pemaksaan ini juga bisa dilihat dari screeshoot twitter penkum Kejati Jatim yang membuat tweet tanggal 28 Juni 2019 https://twitter.com/penkumjatim/status/1144422267243417601?s=20  bahwa " Penyidik Kejati Jatim berhasil membuat pengurus YKP menyerah. Seluruh aset dan pengelolaan YKP dan PT Yekape segera diserahkan ke pemkot Surabaya" 

12. Dugaan langkah untuk menggiring opini bahwa penyidikan kasus YKP adalah dalam rangka mengambil alih aset YKP dan PT Yekape untuk diserahkan pada pemkot Surabaya terus dibuat dan ditindaklanjuti dengan melibatkan notaris untuk mengganti dewan pembina dan dewan pengurus YKP yang berhasil dipaksa untuk mengundurkan diri itu dengan dewan pembina dan dewan pengurus yayasan yang terdiri dari para pegawai pemkot Surabaya.

13. Susunan dewan pembina dan dewan pengurus baru yayasan YKP yang baru yang terdiri dari para pegawai pemkot Surabaya itu adalah: Sebagai Pembina, terdiri dari Eri Cahyadi (Kepala Bappeko Surabaya), Yayuk Eko Agustin W (Asisten Pemerintahan), M. Taswin (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Hidayat Syah (Asisten Administrasi Umum), M. Fikser (Kepala Bagian Humas), dan Irvan Widyanto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja). Sedangkan Ketua Pengurus YKP, dijabat oleh MT. Ekawati Rahayu (Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah), Chalid Buhari (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang) sebagai Sekretaris dan Yusron Sumartono (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah) sebagai Bendahara.

14. Bahwa dengan digantinya pengurus yayasan YKP dengan para pegawai pemkot Surabaya, maka diduga opini yang dibangun adalah bahwa Kejati Jatim dan pemkot Surabaya berhasil mengambil alih YKP untuk dikelola pemkot Surabaya. Dan karena yayasan YKP memiliki saham mayoritas pada PT Yekape, maka direksi PT Yekape juga diganti oleh orang yang ditunjuk oleh para pegawai pemkot Surabaya tersebut.

15.  Opini tersebut diduga adalah untuk mengelabui masyarakat, bahkan juga berhasil mengelabui walikota Surabaya,  bahwa dengan adanya pegawai pemkot Surabaya sebagai dewan pembina dan dewan pengurus yayasan YKP. Seolah2 dengan itu yayasan YKP beserta seluruh asetnya sudah beralih menjadi aset milik pemkot Surabaya.

16. Berdasarkan kronologis tersebut diatas, kami menyampaikan pandangan sebagai berikut:

A.   Bahwa setelah pemkot Surabaya mendapat jawaban yang berupa legal opinion (pendapat hukum) dari Kejati Jatim, pemkot seharusnya pemkot Surabaya bisa memberikan jawaban atas hak angket dari DPRD kota Surabaya didalam forum rapat/sidang DPRD guna menjawab hak angket. Tetapi ada indikasi dari oknum2 pejabat pemkot Surabaya hanya memberikan info tersebut kepada oknum ketua DPRD kota Surabaya, Armuji. Dan ada dugaan bahwa  legal opinion dari Kejati jatim  itu disembunyikan oleh oknum2 tersebut, agar tidak diketahui orang lain. Sehingga tidak pernah terjadi forum/sidang/rapat DPRD dengan agenda  jawaban atas hak angket dari tersebut.

B.   Setelah adanya legal opinion tersebut, tampaknya oknum2 pegawai pemkot dan oknum DPRD tersebut terkesan enggan untuk mentaati Undang2-Undang  dan menganggap legal opinion dari Kejati Jatim itu tidak pernah ada, dengan terus membuat opini bahwa yayasan YKP itu adalah milik Pemkot, pengurus YKP itu korupsi karena mengambil alih aset pemkot yang berupa yayasan YKP. Dan tampak adanya keinginan oknum2 tersebut untuk menjadi pengurus yayasan dan mengelola  YKP serta mengambil alih aset2nya sebagaimana pernyataan dalam media https://surabayainside.com/armuji-ikut-diperiksa-kejati-ini-jawabannya/

C.   Tampaknya, peluang oknum2 tersebut untuk menguasai yayasan YKP beserta aset2nya, menjadi terbuka lebar 4 tahun kemudian, saat bapak Didik Farhan menjabat sebagai Adpidsus Kejati Jatim. Dan disini ada indikasi terjadi persekongkolan.

D.   Adpidsus terkesan berhasil meyakinkan kepala Kejati Jatim yang baru agar membuat surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi atas kasus yayasan YKP dengan argumentasi bahwa dalam pembuatan akta yayasan ada dana dari pemkot Surabaya, sehingga yayasan YKP seharusnya adalah yayasan milik pemkot Surabaya, yang sekarang dikuasai orang lain. Maka pengurus YKP yang ada bisa dikenai tuduhan korupsi karena dianggap menyerobot/ menguasai aset pemkot Surabaya.

E.   Hal ini tentunya ada indikasi dengan menyembunyikan informasi, bahwa lembaga Kejati Jatim telah pernah mengeluarkan pendapat hukum (legal opinion) yang berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana point ke 4 tersebut diatas.

F.    Maka ketika proses penyidikan/pemeriksaan kasus ini sedang berlangsung, Adpidsus Kejati Jatim terkesan menghindar ketika ada wartawan yang menanyakan bagaimana dengan adanya  legal opinion Kejati Jatim tentang kasus YKP.  Adpidsus terkesan bersikap bahwa legal opinion itu tidak berlaku dan lembaga kejaksaan dalam tugasnya melakukan penyidikan suatu kasus  tidak perlu tunduk/patuh pada UU yayasan.

G.   Wartawan yang mendapat copy legal opinion yang infonya dari pegawai pemkot Surabaya,  bapak Ruben staff bapak Eri Cahyadi tersebut, lalu tidak ditanggapi lagi pertanyaannya, malah para wartawan yang lain diminta oleh Adpidsus untuk tidak membahas hal itu, karena dianggap tidak ada kaitannya dengan langkah penyidikan Kejati Jatim dalam kasus YKP.

H.   Setelah tahu bahwa ada pihak  yang tahu tentang adanya legal opinion tadi, maka Adpidsus terkesan mempercepat dan ada dugaan meningkatkan proses intimidasi serta pemaksaan pada pengurus YKP untuk segera mundur dari kepengurusan yayasan YKP,  jika pengurus YKP tidak membuat surat pernyataan pengunduran diri dari kepengurusan yayasan, maka terancam langsung dimasukkan kedalam tahanan. Maka bisa dilihat indikasinya, selain dengan segera Kejati jatim melakukan pemblokiran seluruh rekening pengurus yayasan YKP dan PT Yekape dan pemeriksaan tidak boleh didampingi penasehat hukum (jikapun ada diantara pengurus YKP yang terlanjur memakai jasa penasehat hukum diminta segera memberhentikan jasanya), maka terjadilah seperti yang sempat termuat pada media, pengurus YKP yang rata2 sudah berusia sangat lanjut itu ketika diperiksa, ada yang sampai sakit, ada yang muntah dan ada yang pingsan.

I.       Maka segera dibuatkanlah surat pernyataan pengunduran diri sebagai pembina dan pengurus yayasan YKP, dan dibacakan di kantor Adpidsus Kejati Jatim, dan diliput media massa serta direkam dalam video.

J.    Setelah Adpidsus Kejati Jatim berhasil  melaksanakan fungsinya dalam indikasi persekongkolan itu,  yakni memaksa pengurus YKP mundur, maka oknum2 pegawai pemkot Surabaya setelah diundang ke kantor Adpidsus Kejati Jatim, dicarilah notaris yang bersedia membuat akta perubahan susunan pengurus yayasan YKP yang diduga melanggar berbagai peraturan perundangan yang ada seperti UU yayasan, UU otonomi daerah dll.

K.   Akhirnya dibuatlah akta perubahan pengurus yayasan, dimana pembina dan pengurus yayasan YKP diganti dan diisi oleh para oknum pegawai pemkot Surabaya sebagaimana point 13 tersebut diatas. Dan dibuatlah opini bahwa dengan ini Kejati Jatim berhasil mengambil alih YKP beserta seluruh aset2nya dan diserahkan kepada pemkot Surabaya. Karena pembina dan pengurus YKP sekarang adalah para pegawai pemkot Surabaya yang bertugas mengurus yayasan YKP dan asetnya dan bertindak atas nama  atau mewakili pemkot Surabaya.  Artinya jika demikian, maka para oknum pegawai pemkot Surabaya itu menjadi pembina dan pengurus yayasan YKP adalah merupakan pengurus  ex officio.

L.    Tentunya jika para oknum pegawai pemkot Surabaya itu menjadi pengurus ex officio dalam yayasan YKP, hal ini melanggar peraturan perundangan yang berlaku seperti UU Yayasan, UU otonomi daerah dll. Karena hal itu tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan.

M.   Menghadapi pertanyaan demikian, muncul argumentasi bahwa para oknum pejabat pemkot Surabaya tadi menjadi pengurus yayasan YKP adalah sebagai pribadi. Jika para oknum pegawai pemkot Surabaya itu menjadi pengurus baru YKP dan menguasai aset YKP sebagai pribadi, maka opini bahwa YKP itu dikuasai dan menjadi aset pemkot adalah opini yang membohongi walikota dan masyarakat.

N.   Selain itu, jika oknum2 pegawai pemkot Surabaya itu menjadi pengurus baru YKP dan menguasai aset2 YKP sebagai pribadi, maka bisa timbul kesan bahwa lembaga kejaksaan bisa dipakai sebagai alat dengan cara sewenang2 guna mengambil hak2 milik orang (pengurus lama YKP) untuk dirampas dan diberikan kepada orang lain (pengurus baru YKP).

O.   Pertanyaan selanjutnya, kok mau Adpidsus Kejati Jatim melakukan dugaan pelanggaran berbagai peraturan perundangan tersebut? Karena hal ini bisa menimbulkan dugaan adanya suap, bayaran atau imbalan untuk melakukan hal tersebut.

P.   Oleh karenanya kami meminta agar instansi yang berwenang untuk mengusut dan menuntaskan hal tersebut.

Q.   Janganlah karena bapak Didik Farhan itu infonya merupakan "anak emas" dari Pak Prasetyo, Jaksa Agung RI 2014-2019, setelah terindikasi membuat masalah menjadi rumit ini, kemudian malah dinaikkan pangkatnya dan dipindahtugaskan. Sehingga kasus ini menjadi kasus yang rumit, karena bisa menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang sangat rumit. Maka mohon bapak Didik Farhan dikembalikan sebagai Adpidsus Kejati Jatim dan menuntaskan persoalan ini, agar kasus YKP menjadi tuntas secara hukum.

R.   Perlu diusut, kenapa ada dugaan oknum Adpidsus Kejati jatim berani merasa tidak perlu mematuhi dan berani melanggar berbagai peraturan perundangan yang berlaku, serta mengabaikan adanya legal opinion dari lembaga Kejati Jatim sebagai kantor pengacara negara.

S.   Perlu juga diusut Notaris yang bersedia membuat akta yang diduga penuh berbagai pelanggaran peraturan perundangan ini

T.    Perlu diusut, adanya oknum2 pegawai pemkot Surabaya jika mereka menjadi pengurus/pembina secara ex officio pada yayasan YKP karena ini menunjukan adanya dugaan bahwa mereka sebagai pegawai negeri (ASN/Aparatur Sipil Negara)  berani melanggar berbagai peraturan perundangan.dan tidak menghargai negara.

U.   Perlu diusut, adanya oknum2 pegawai pemkot Surabaya jika mereka menjadi pengurus/pembina sebagai pribadi pada yayasan YKP serta menguasai aset2 YKP, karena ada dugaan persekongkolan sebagai ASN dengan sewenang2 merampas hak orang lain dan juga indikasi membohongi masyarakat bahwa mereka seolah2 merampas YKP beserta aset2nya itu untuk diserahkan pada pemkot Surabaya. Maka perlu juga diusut adanya dugaan  aset YKP yang berpindah tangan pada oknum2 pegawai pemkot Surabaya, oknum DPRD maupun oknum Kejati Jatim. Apalagi ada oknum pegawai pemkot Surabaya dan oknum DPRD yang diperkirakan mencalonkan diri sebagai calon walikota dan atau calon wakil walikota (bapak Eri Cahyadi, bapak Armuji dll) pada pemilihan walikota Surabaya tahun 2020. Jangan sampai ada anggapan bahwa mereka mencalonkan diri dengan modal hasil merampas hak milik orang lain secara brutal dan  besar2an

V.   Apalagi sebagaimana berita https://rajawarta.com/ada-dana-misterius-di-ykp-komisi-b-dprd-yos-sudarso-gundah/  yang diungkap oleh anggota DPRD Surabaya, tentang adanya pemasukan dalam APBD Surabaya 2020 yang berasal dari kas YKP sejumlah sekian milyar, dan itu bukan dari deviden atau keuntungan tapi dari dana kelola YKP.Padahal awal penyidikan Kejati jatim mengungkap ada korupsi dan dana trilyunan rupiah YKP. Jangan sampai muncul anggapan bahwa dengan adanya oknum2 pegawai pemkot Surabaya yang menjadi pengurus/pembina YKP itu bahwa dana YKP diambil, tapi cuma sebagian kecil saja yang dilaporkan dan  disetorkan kepada pemkot Surabaya, untuk membuat opini bahwa aset YKP itu milik pemkot Surabaya, tapi sebagian besar aset YKP dinikmati oleh oknum2 tersebut. Dan lagi awal penyidikan seluruh rekening YKP dan PT Yekape dinyatakan diblokir oleh Kejati Jatim, dan dinyatakan oleh Kejati Jatim bahwa penyidikan YKP masih berlanjut, akan sangat aneh jika penyidikan kasus belum selesai tapi rekening sudah dibuka blokirnya. Akan lebih aneh lagi jika blokir rekening belum dibuka, lalu dari mana asal uang itu?

W.  Jika memang ingin aset  yayasan YKP dan PT. Yekape diambil  oleh pemkot Surabaya, seharusnya tidak melalui cara2 seperti itu yang berpotensi menimbulkan tindakan sewenang2 yang bisa mengacaukan hukum dan tidak mau taat pada peraturan perundangan. Sebenarnya jika tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, cukup meminta pada pengurus YKP dan PT Yekape yang lama untuk menghibahkan seluruh uang dan asetnya pada pemkot Surabaya.Sebab jika aset YKP dirampas oleh Kejati Jatim untuk diserahkan pada pihak ketiga (para oknum pegawai pemkot Surabaya), dan baru oleh pihak ketiga itu diserahkan pada pemkot Surabaya, maka menimbulkan peluang terjadinya perampasan hak milik seseorang, dan oleh pihak ketiga hanya sebagian kecil dari hasil rampasan itu yang diberikan kepada pemkot Surabaya. Tapi opini yang dibuat, bahwa seolah seluruh aset yang dirampas diserahkan pada pemkot Surabaya.

X.   Dari berbagai hal ini, patut dipertanyakan keabsahan akta notaris tentang yayasan YKP yang baru yang pengurus/pembina yayasan terdiri dari para pegawai pemkot Surabaya, tentunya pihak yang berwenang bisa mengurai dan menyelesaikan kasus ini, agar tidak menjadi preseden buruk bagi penerapan hukum di Indonesia

Demikian terima kasih

Forum Studi Hukum dan Keadilan

Hermantoko

Lampiran: Legal Opinion Kejati Jatim Nomor  B.3890/O.5/Gs/08/2015

halaman 1 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_36.html

halaman 2 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_5.html

halaman 3 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_18.html

halaman 4 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_32.html

halaman 5 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_71.html

halaman 6 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_11.html

halaman 7 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_49.html

halaman 8 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim.html

halaman 9 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_15.html

halaman 10 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_50.html

halaman 11 http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/lampiran-legal-opinion-kejati-jatim_94.html

Sumber: http://wargatumpat.blogspot.com/2019/12/pesisir-penyidikan-kasus-ykp-surabaya.html

Amdal Lalu-lintas Dinas Perhubungan Surabaya Dipertanyakan

Amdal Lalu-lintas Dinas Perhubungan Surabaya Dipertanyakan

MATA - Masyarakat Transparasi Surabaya mempertanyakan tentang prosedur Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Lalu-lintas (Lalin) pada dinas perhubungan kota Surabaya.

Karena Dinas Perhubungan kota Surabaya biasanya menyodorkan nama-nama orang yang sebaiknya dipakai sebagai konsultan  oleh pihak yang mengurus Amdal Lalin, dalam proses pengurusan Amdal Lalin

Sebagaimana foto dari sebuah dokumen yang diterima oleh Mata, memang terdapat daftar nama orang beserta nomor telepon yang disodorkan:

1. Bu Aulia,  HP: 081236733893 / 089618687902

2. Pak Achmad, HP: 085739358958

3. Pak Habib, HP: 085732587370

4. Andri, HP: 081330267009

5. Pak Mukafi, HP: 081703593552

6. Pak Jimy, HP: 087854891992

7. Bu Etna, HP: 08123153785

8. Pak Iwandoyo, HP: 08123287471

9. Pak Dedy, HP: 08563182324

10. Pak Syaiful, HP: 085692134920

11. Pak Chalindra, HP: 081230662030

"Kami hanya menanyakan, apakah memang hal ini sesuai prosedur. Dan yang penting tidak membuat biaya tinggi dalam proses perijinan", kata Dendy ketua Mata Surabaya.

"Apalagi biasanya dari daftar nama yang disodorkan, biasanya nanti akan disarankan lagi memakai salah satu diantara nama2 itu. Jangan sampai muncul kesan, jika pemohon yang mengurus Amdal lalin memakai konsultan bukan dari daftar nama2 yang disodorkan itu, maka prosesnya akan sulit", katanya.

Sebagaimana diketahui, untuk membangun perumahan, ruko, perkantoran, hotel, rumah sakit dll diperlukan adanya Amdal lalin, untuk terbitnya IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).

Mata berharap agar birokrasi2 yang terkait dalam proses itu bisa melayani masyarakat dan tidak membuat proses perijinan menjadi berbiaya tinggi. Karena dampaknya akan menimpa masyarakat sebagai konsumen.

"Ibu Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya mempunyai visi dan kinerja yang bagus untuk membangun dan memajukan kota Surabaya untuk membahagiakan warganya, oleh sebab itu diharapkan bahwa jangan sampai birokrasi di pemkot Surabaya malah membuat proses yang mempersulit pelayanan pada masyarakat", pungkas Dendy

Sementara itu pejabat di dinas perhubungan Surabaya, bapak Irwan melalui ponselnya 08113346008 ketika diminta penjelasan masalah ini, belum memberi jawaban.

Sumber: http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/12/amdal-lalu-lintas-dinas-perhubungan_1.html

La Nyalla Mattalitti Dukung Dendi Setiawan Sebagai Ketua DPP GMNI

La Nyalla Mattalitti Dukung Dendi Setiawan Sebagai Ketua DPP GMNI

Ageng Dendi Setiawan adalah kader terbaik dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Jatim (Jawa Timur), maka sangatlah pantas jika dicalonkan sebagai pengurus malah bahkan sebagai ketua umum DPP GMNI dalam kongres di Ambon tahun 2019 ini.

Apalagi pengalaman berorganisasi dan kiprahnya cukup bagus dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Seperti saat ini saja Dendi Setiawan sudah bisa menunjukkan banyak prestasi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pengurus di salah satu pengurus pada  biro atau departemen Pemuda Pancasila cabang kota Surabaya yang diketuai oleh Andi Mattalitti, putra dari La Nyalla Mattalitti ketua DPD (dewan Perwakilan Daerah) RI.

Selain aktif sebagai pengurus pada salah satu biro atau departemen Pemuda Pancasila cabang kota Surabaya, Dendi Setiawan juga sering diminta untuk membantu kegiatan Andi Mattalitti di organisasi KADIN (Kamar Dagang dan Industri) kota Surabaya. Dukungan Andi Mattalitti ini mnunjukkan dukungan dari La Nyalla Mattalitti ketua DPD RI

Maka bisa dilihat di tingkat propinsi Jatim, dukungan pada Dendi Setiawan sangat solid, bahkan para relasi dan anak buah La Nyalla Mattalitti yang ada di jajaran birokrasi pemprop Jatim yang sekarang menjadi pengurus Alumni GMNI Jatim seperti Anom, Himawan, Nur Wiyatno dll bahkan banyak anggota DPRD Jatim  telah total membantu dan mendisiplinkan GMNI se Jatim agar Dendi Setiawan terpilih sebagai ketua DPP GMNI

Di luar propinsi Jatim, relasi yang ada juga telah banyak membantu dan berkampanye melalui berbagai sarana, misalnya melalui DPP KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dll, dan hasilnya Dendi Setiawan banyak juga diterima oleh berbagai propinsi yang ada di Indonesia.

Jika Dendi Setiawan, menjadi ketua DPP GMNI, tentunya komunikasi organisasi GMNI dengan lembaga lembaga tinggi negara akan bisa berjalan dengan baik. Ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi GMNI.

Sumber: http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/11/la-nyalla-mattalitti-dukung-dendi.html

Dukungan dan Polemik Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim

Dukungan dan Polemik Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim

Terkait polemik pembelian kain pakaian dinas untuk anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) propinsi Jatim (Jawa Timur), beredar surat dari kelompok masyarakat, yang sempat diambil gambarnya oleh rekan jurnalis dari salah seorang anggota DPRD Jatim

Inilah isi surat dari kelompok masyarakat yakni Cetar Jatim secara lengkap sebagaimana terlihat pada foto

Kepada Yth.

1.      DPRD Jatim

2.      Instansi Terkait

Dengan Hormat,

Terkait dengan pengadaan kain untuk pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi Jawa Timur (Jatim) dengan kode pengadaan 17120175 oleh satuan kerja sekretariat DPRD pemerintah daerah propinsi Jatim sebesar 1 milyar rupiah, kami menyampaikan sebagai berikut:

1.      Sebaiknya kain untuk pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD Jatim yang sudah dikirim oleh penyedia barang  itu segera diterima oleh pegawai sekretariat dewan yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen, PPTK dll. Dan CV Artha Kawi Putri  dengan NPWP: 82.380.973.6-654.000 yang beralamat di dusun Sumbersari RT 01 RW 08 Wonosari kabupaten Malang sebagai pemasok kain itu segera dibayar. Sebab jika pegawai sekretariat dewan menolak menerima kain tersebut  dan tidak mau membayar, ini sama saja dengan menghambat program yang bisa menyebabkan para anggota DPRD Jatim tidak mempunyai pakaian dinas.

 2.      Janganlah karena ada berita bahwa kain yang dikirim oleh bapak Vijay sebagai suplier yang dalam pengadaan ini memakai perusahaan CV Artha Kawi Putri itu tidk sesuai spesifikasi yang tercantum pada dokumen pelelangan, lalu pegawai pemprop di sekretariat dewan yng bertugas membeli kain pakaian dinas anggota DPRD itu belum mau menerima kain tersebut dan menunda pembayaran. Padahal begitu kain diterima dan dibagikan, maka kain bisa langsung dijahitkan agar para anggota DPRD Jatim bisa segera memiliki seragam dinas. Maka jika para pegawai pemprop di sekretariat dewan yang bertugas membeli kain itu tidak mau menerima kain tersebut dengan berbagai alasan, ini menunjukkan bahwa mereka tidak loyal pada pimpinan dan berniat untuk menggagalkan program pembelian kain seragam dinas untuk para anggota DPRD Jatim.

 3.      Padahal mereka sudah tahu bahwa bapak Vijay adalah orang kepercayaan dari ibu Khofifah gubernur Jatim, sebagai pimpinan tertinggi dari para pegawai di lingkungan pemprop Jatim. Dan sejak awal bapak Sekdaprop sudah menyampaikan hal tersebut, agar bapak Vijay yang melaksanakan pekerjaan ini. Dan saat kain sudah dikirim ketika para pegawai pemprop di sekretariat dewan tidak mau menerima dengan berbagai alasan, atas perintah Gubernur melalui  sekdaprop sudah dilakukan mediasi oleh bapak Vijay bersama bapak Yuswanto kepala ULP pada biro AP (administrasi pembangunan) agar kain itu bisa diterima dan persoalan administrasi bisa diperbaiki. Bahkan bapak Vijay juga mempunyai relasi  yang bisa membuat hasil uji laboratorium kain agar hasil laboratorium bisa sama dengan dokumen lelang, tanpa harus mengganti kain serta mengatur administrasi yang lain yang penting kain harus segera  diterima dan segera dibagikan pada anggota DPRD Jatim.

 4.      Apalagi para pegawai pemprop unit kerja sekretariat dewan yang bertugas membeli kain ini sudah dikumpulkan oleh para pimpinan dan sudah diminta untuk segera menerima kain tersebut. Tentunya sangat tampak jika tidak loyal jika mereka tidak mau menerima kain tersebut karena alasan prosedur dan alasan hukum. Karena dalam pertemuan itu sudah disampaikan oleh bapak Vijay bahwa secara hukum, pekerjaan ini sudah dikawal oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati)Jatim, karena bapak Vijay adalah orang yang banyak membantu kegiatan di Kejati Jatim.

Demikan hal ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Cetar Jatim

Achmad Shodiq

Ketua

------------------------------------------------------

Inilah berita yang menimbulkan polemik

Akurat News

Ada Apa Dalam Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim ?

Ada Apa Dalam Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim ?

MATA - Masyarakat Transparansi Jatim menyorot pembelian kain untuk pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi Jawa Timur (Jatim) dengan kode pengadaan 17120175 oleh satuan kerja sekretariat DPRD pemerintah daerah propinsi Jatim sebesar Rp 1,05 milyar.

Hal ini disebabkan karena penyedia barang yakni CV Artha Kawi Putri  dengan NPWP: 82.380.973.6-654.000 yang beralamat di dusun Sumbersari RT 01 RW 08 Wonosari kabupaten Malang, diduga mengirim kain yang spesifikasinya lebih jelek atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Dan sampai batas waktu pekerjaan dan masa perpanjangan telah habis yakni pada 30 Oktober 2019, penyedia barang terindikasi tidak mau mengambil kembali kain yang dikirimnya pada kantor sekretariat DPRD dan atau tidak mau menggantinya dengan kain yang berkualitas bagus sebagaimana spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

"Ya mungkin saja, bahwa penyedia barang atau pedagang kain itu diduga berusaha agar kain yang kualitasnya lebih jelek atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada dokumen pengadaan itu diterima saja dan dibayar oleh sekretariat DPRD pemerintah daerah propinsi Jatim", kata Andi ketua MATA Jatim.

Mata Jatim berpendapat bahwa karena anggaran pembelian ini berasal dari uang negara dan sesuai peraturan yang berlaku, sebaiknya kantor sekretariat DPRD pemprop Jatim menolak menerima kain untuk pakaian dinas DPRD itu jika kualitasnya lebih buruk atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan sesuai peraturan, jika waktu pelaksanaan pekerjaan dan masa perpanjangannya telah habis, penyedia barang tidak mengirim kain sesuai spesifikasi yang ditentukan pada dokumen pengadaan, maka penyedia barang wajib diputus kontrak serta dimasukkan pada blacklist atau daftar hitam dan jaminan pelaksanaan pekerjaan wajib dicairkan.

"Ingat lho, dengan dengan membeli kain dengan harga mahal itu jelas kualitasnya harus bagus. Dengan harga pembelian sebesar itu untuk sekitar 120 orang jumlah anggota DPRD Jatim, berarti tiap orang anggota DPRD mendapat kain bahan seragam dengan harga sekitar 8 juta rupiah. Jika dengan harga yang mahal itu lalu dikirimi kain yang kualitasnya jelek atau tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, bisa menimbulkan anggapan yang bermacam-macam", tutur Andi.

Menurut MATA, jika pemprop Jatim unit kerja sekretariat DPRD menerima dan membayar kain yang tidak sesuai spesifikasi, itu bisa menimbulkan masalah hukum yakni tindak pidana korupsi.

Selain itu jika sampai batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku, penyedia barang tidak mengirim kain yang kualitasnya sesuai spesifikasi dalam dokumen pengadaan itu tidak dilakukan putus kontrak dan tidak dimasukkan dalam daftar hitam serta uang jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak dicairkan, maka bisa menimbulkan anggapan bahwa:

pertama, ada dugaan bahwa para pejabat pemprop Jatim pada unit kerja sekretariat DPRD Jatim telah melakukan persekongkolan dalam upaya melakukan tindak pidana korupsi

kedua, ada dugaan terjadinya intervensi atau perintah yang tidak dapat ditolak dari pihak atasan para pegawai pemprop Jatim unit kerja  sekretariat DPRD Jatim yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Dan bisa jadi yang mendapat sorotan negatif adalah lembaga dan atau para anggota DPRD Jatim, padahal yang melakukan pembelian itu bukanlah lembaga atau anggota DPRD Jatim, tetapi yang melakukan pembelian adalah para pejabat pemprop Jatim pada unit kerja sekretariat DPRD", ujarnya.

Sumber: http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/11/dukungan-dan-polemik-pembelian-kain_26.html

Rapimcab GMNI Surabaya Diserbu Preman

Rapimcab GMNI Surabaya Diserbu Preman

Pada hari Sabtu 24 Nopember 2019, di kantor GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Surabaya, Jalan Wisma Marinda Semolowaru, telah terjadi aksi premanisme yang berupa pengeroyokan dan penganiayaan yang menimpa para pengurus GMNI cabang Surabaya.

Pengeroyokan yang disertai penganiayaan ini terjadi saat GMNI cabang Surabaya sedang melaksanakan rapimcab (rapat pimpinan cabang) bersama pengurus komisariat atau pengurus GMNI tingkat fakultas di berbagai perguruan tinggi di Surabaya.

Pengeroyokan oleh para preman ini bertujuan untuk memaksa agar GMNI cabang Surabaya memberikan rekomendasi kepada Dendi yang merupakan alumni GMNI dari Fisip (Fakultas Ilmu Sosial Politik) Unair (Universitas Airlangga), agar direkomendasi menjadi pengurus DPP (Dewan Pimpinan Pusat) GMNI pada kongres GMNI yang kan berlangsung di Ambon pada 28 Nopember 2019 mendatang.

Dalam peristiwa ini, para preman itu memaksa Aldian ketu GMNI Surabaya untuk menandatangani surat rekomendasi atau pernyataan yang sudah dipersiapkan oleh para preman itu, yang berisi bahwa GMNI Surabaya mendukung atau memberi rekomendasi kepada Dendi alumni GMNI Fisip Unair agar bisa menjabat sebagai pengurus di DPP GMNI.

Para pengurus cabang dan komisariat GMNI Surabaya, sengaja tidak melakukan perlawanan karena untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Apalagi para preman ini mengaku melakukan hal demikian atas suruhan dari anggota DPRD Jatim dari partai Demokrat yaitu Reno Zulkarnain yang merupakan alumni GMNI Fisip Unair, yang infonya juga bersama alumni GMNI yang sekarang menjadi birokrat pemprop Jatim, yakni Anom dan Himawan.

"para pengurus komisariat dan pengurus cabang GMNI Surabaya memang sengaja tidak melakukan perlawanan, agar situasi tetap kondusif. Apalagi agenda rapimcab ini adalah bagaimana mengevaluasi dan membuat program2 agar GMNI Surabaya bisa makin berkembang. Selain itu mengusulkan beberapa program agar bisa dibahas pada kongres di Ambon mendatang", kata Hadi, salah satu pengurus yang mengikuti acara rapimcab GMNI tersebut.

"Sebenarnya kami sangat bisa melawan aksi para preman yang hanya berjumlah beberapa gelintir itu, apalagi jumlah peserta rampimcab ini puluhan orang dan jauh lebih banyak jumlahnya, tapi tentunya itu akan membuat keributan. Jika ada keributan tentu bisa mengurangi semangat untuk membuat program2 agar GMNI makin berkembang di Surabaya. Apalagi panitia rapimcab banyak mahasiswa baru yang baru bergabung dengan GMNI, bisa mengurangi semangat anggota baru dan menimbulkan kesan jelek pada organisasi GMNI", ujarnya.

"Apalagi agenda rapimcab ini yang utama adalah membahas program agar GMNI di Surabaya makin berkembang. Sedangkan agenda untuk membahas kongres itu cuma sedikit karena hanya berupa usulan program2 apa yang akan disampaikan agar menjadi program GMNI secara nasional" sambungnya

"Sedangkan untuk pengurus DPP GMNI mendatang GMNI cabang Surabaya tidak terlalu memikirkan, karena pengurus cabang yang sekarang akan segera lulus kuliah dan banyak yang tidak ingin menjadi pengurus DPP, karena sudah memiliki rencana untuk bekerja dan atau bergerak dalam dunia profesional lainnya, maka tiap komisariat dalam rapimcab ini diminta untuk mengusulkan nama untuk diusulkan, dan hasilnya dari rapimcab ini muncul belasan nama yang diusulkan sebagai pengurus DPP GMNI mendatang" tutur Hadi.

"Persoalan siapa dari belasan nama tadi yang bisa diterima, tentunya itu tergantung dari peserta kongres.Jika GMNI Surabaya dipandang sebagai cabang yang bagus karena program2nya berjalan dengan baik, tentunya akan diminta perwakilannya untuk duduk sebagai pengurus DPP GMNI. Makanya kami sebenarnya tidak terlalu risau soal kongres. Karena tidak ada target. Karena pada masa sekarang ini kami sebenarnya sedang konsentrasi menggenjot program2 agar GMNI Surabaya bisa lebih besar dan berkembang lebih maju. Bisa dilihat dalam semester ini saja GMNI Surabaya sedang giat melaksanakan belasan kali PPAB, kaderisasi, seminar2, bakti sosial, penghijauan, pelatihan profesi, dll", katanya.

"Maka sangat disayangkan jika ada alumni GMNI yang memaksakan kehendak agar dicalonkan sebagai pengurus di DPP GMNI. Jika memang berambisi menjadi pengurus DPP GMNI, sebagai alumni tentunya mereka bisa melalui jalur organisasi alumni GMNI yakni PA GMNI, agar mengusulkan Dendi sebagai pengurus DPP GMNI, janganlah terus membuat kekisruhan yang bisa merusak mental dan menurunkan semangat para anggota baru dalam ber GMNI", pungkasnya.

Sumber: http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/11/rapimcab-gmni-surabaya-diserbu-preman_23.html

Ada Apa Dalam Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim ?

Ada Apa Dalam Pembelian Kain Pakaian Dinas DPRD Jatim ?

Foto: Kusnadi, Ketua DPRD Jatim

MATA - Masyarakat Transparansi Jatim menyorot pembelian kain untuk pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi Jawa Timur (Jatim) dengan kode pengadaan 17120175 oleh satuan kerja sekretariat DPRD pemerintah daerah propinsi Jatim sebesar Rp 1,05 milyar.

Hal ini disebabkan karena penyedia barang yakni CV Artha Kawi Putri  dengan NPWP: 82.380.973.6-654.000 yang beralamat di dusun Sumbersari RT 01 RW 08 Wonosari kabupaten Malang, diduga mengirim kain yang spesifikasinya lebih jelek atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pengadaan. Dan sampai batas waktu pekerjaan dan masa perpanjangan telah habis yakni pada 30 Oktober 2019, penyedia barang terindikasi tidak mau mengambil kembali kain yang dikirimnya pada kantor sekretariat DPRD dan atau tidak mau menggantinya dengan kain yang berkualitas bagus sebagaimana spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

"Ya mungkin saja, bahwa penyedia barang atau pedagang kain itu diduga berusaha agar kain yang kualitasnya lebih jelek atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan pada dokumen pengadaan itu diterima saja dan dibayar oleh sekretariat DPRD pemerintah daerah propinsi Jatim", kata Andi ketua MATA Jatim.

Mata Jatim berpendapat bahwa karena anggaran pembelian ini berasal dari uang negara dan sesuai peraturan yang berlaku, sebaiknya kantor sekretariat DPRD pemprop Jatim menolak menerima kain untuk pakaian dinas DPRD itu jika kualitasnya lebih buruk atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dan sesuai peraturan, jika waktu pelaksanaan pekerjaan dan masa perpanjangannya telah habis, penyedia barang tidak mengirim kain sesuai spesifikasi yang ditentukan pada dokumen pengadaan, maka penyedia barang wajib diputus kontrak serta dimasukkan pada blacklist atau daftar hitam dan jaminan pelaksanaan pekerjaan wajib dicairkan.

"Ingat lho, dengan dengan membeli kain dengan harga mahal itu jelas kualitasnya harus bagus. Dengan harga pembelian sebesar itu untuk sekitar 120 orang jumlah anggota DPRD Jatim, berarti tiap orang anggota DPRD mendapat kain bahan seragam dengan harga sekitar 8 juta rupiah. Jika dengan harga yang mahal itu lalu dikirimi kain yang kualitasnya jelek atau tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan, bisa menimbulkan anggapan yang bermacam-macam", tutur Andi.

Menurut MATA, jika pemprop Jatim unit kerja sekretariat DPRD menerima dan membayar kain yang tidak sesuai spesifikasi, itu bisa menimbulkan masalah hukum yakni tindak pidana korupsi.

Selain itu jika sampai batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku, penyedia barang tidak mengirim kain yang kualitasnya sesuai spesifikasi dalam dokumen pengadaan itu tidak dilakukan putus kontrak dan tidak dimasukkan dalam daftar hitam serta uang jaminan pelaksanaan pekerjaan tidak dicairkan, maka bisa menimbulkan anggapan bahwa:

pertama, ada dugaan bahwa para pejabat pemprop Jatim pada unit kerja sekretariat DPRD Jatim telah melakukan persekongkolan dalam upaya melakukan tindak pidana korupsi

kedua, ada dugaan terjadinya intervensi atau perintah yang tidak dapat ditolak dari pihak atasan para pegawai pemprop Jatim unit kerja  sekretariat DPRD Jatim yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Dan bisa jadi yang mendapat sorotan negatif adalah lembaga dan atau para anggota DPRD Jatim, padahal yang melakukan pembelian itu bukanlah lembaga atau anggota DPRD Jatim, tetapi yang melakukan pembelian adalah para pejabat pemprop Jatim pada unit kerja sekretariat DPRD", ujarnya.

Ketua DPRD Jatim, bapak Kusnadi ketika dihubungi ponselnya 08179379033, belum memberi tanggapan mengenai masalah ini.

Sumber: http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/11/ada-apa-dalam-pembelian-kain-pakaian_19.html

Benarkah Ada Potensi Pemalsuan Kain Seragam Batik KORPRI ?

Benarkah Ada Potensi Pemalsuan Kain Seragam Batik KORPRI ?

Kelompok BATIK - Barisan Pemerhati Konsumen mengemukakan adanya indikasi beredarnya kain seragam batik KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia) yang diduga palsu atau tidak sesuai standard di Jawa Timur.

Menurut Rudi, ketua Batik, hal ini bisa dilihat, dimana jika pada hari tertentu dimana harus mengenakan seragam batik KORPRI, pegawai negeri atau ASN (aparatur Sipil Negara) ada yang memakai kain batik dengan kualitas bagus tetapi adapula yang memakai kain batik dengan kualitas yang kurang bagus, meskipun motif batik yang dipakai adalah sama.

"Padahal kain seragam batik KORPRI itu ada hak cipta-nya, dan didalamnya juga terdapat ketentuan bahwa motif batik KORPRI itu oleh pemegang hak cipta kepada yang mau membuatnya, hanya boleh diperbanyak dan atau dibuat pada jenis kain dengan standard kualitas minimal tertentu. Jika kemudian ada beredar seragam batik KORPRI tapi jenis kainnya itu kualitasnya jelek, tentunya itu sudah ada indikasi pemalsuan dan pelanggaran peraturan perundangan", kata Rudi.

Menurut Rudi, pihak KORPRI sebagai pemegang hak cipta DPN KORPRI No. 053799 dan design industri No. 10.0.030.922.0 sebaiknya melakukan penelusuran, karena hak cipta dan design industri ini merupakan salah satu kekayaan bangsa yang perlu dijaga. Jangan sampai karena adanya pemalsuan lalu muncul image atau anggapan bahwa produk atau kekayaan bangsa yang beredar dimasyarakat itu barangnya tidak bagus dan tidak berkualitas.

"Karena setiap pabrik kain yang membuat kain seragam batik KORPRI tentunya selalu memberitahukan kepada pemegang hak cipta, berapa banyak kain yang diproduksi dengan motif batik seragam KORPRI. Dan tentunya pihak KORPRI memeriksanya" tutur Rudi.

"Jika misalnya untuk kebutuhan suatu daerah, sebuah pabrik kain atas sepengetahuan KORPRI memproduksi untuk 2000 potong seragam batik KORPRI, tetapi ternyata yang beredar di daerah itu ada 10 ribu potong, apalagi kualitas kainnya dibawah standard ketentuan, bisa jadi ada pedagang nakal yang membeli pada pabrik kain itu hanya sebanyak 2000 potong, lalu membuat secara illegal 8000 potong lagi diatas kain yang kualitasnya dibawah standard" tambahnya.

Selain bisa mencemarkan design batik KORPRI sebagai salah satu kekayaan bangsa, sebenarnya yang paling besar potensinya untuk dirugikan adalah pihak konsumen yang membeli dan memakai seragam batik KORPRI. Sebab mereka harus membayar harga yang sama untuk kain batik yang berkualitas bagus sesuai ketentuan maupun untuk batik seragam KORPRI yang kualitas kainnya dibawah standard.

"Jika demikian, kan kasihan para pegawai di kota/kabupaten maupun propinsi sebagai konsumen, karena banyak diantara mereka membeli dari uang mereka sendiri melalui koperasi, meskipun banyak juga di pemerintah daerah baik kota/kabupaten maupun propinsi yang membantu kebutuhan seragam batik KORPRI melalui pembelian dengan memakai dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)", ungkap Rudi.

Kelompok Batik berharap baik KORPRI maupun aparat hukum bisa menelusuri serta menyelesaikan msalah ini, agar konsumen tidak dirugikan dan agar kekayaan bangsa bisa berharga minimal di tanah air sendiri

Sumber: http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/10/benarkah-ada-potensi-pemalsuan-kain_10.html

Pembelian Laptop Dinas di Blitar Belum Tuntas, Berpotensi Menghambat Kinerja & Pelayanan Masyarakat

Pembelian Laptop Dinas di Blitar Belum Tuntas, Berpotensi Menghambat Kinerja & Pelayanan Masyarakat

Pembelian laptop oleh dinas kesehatan kabupten Blitar, tampaknya masih belum tuntas dan dikuatirkan bisa menghambat kinerja dinas kesehatan dalam pelayanannya pada masyarakat.

Pembelian laptop merk Dell tersebut lewat mekanisme e-katalog melalui toko online smartcom, Dimana dinas kesehatan kabupaten Blitar pada bulan Pebruari 2019 melakukan pemesanan dan pembelian sebanyak 6 unit laptop, akan tetapi sampai sekarang (September 2019) baru terkirim 4 unit.

Ketua MLM - Mitra Layanan Masyarakat Blitar, Muchsin Kasijanto berharap agar penanggungjawab dan yang membawa toko online smartcom di Blitar saat itu yakni toko Citra Raya Computer yang beralamat di jalan Bali nomor 75 Blitar, bisa segera menyelesaikan pengiriman laptop yang dipesan dan dibeli oleh dinas kesehatan kabupaten Blitar tersebut.

Menurut Muchsin, jika tidak segera dituntaskan selain bisa mengganggu kinerja dinas kesehatan dalam melayani masyarakat, juga bisa mengganggu mekanisme. Karena berakibat dinas kesehatan kesulitan atau tidak bisa membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban) atas pembelian laptop yang memakai dana negara/ APBD tersebut.

Karena jika dilakukan pembayaran dan membuat SPJ bisa menimbulkan masalah hukum, karena jumlah pembelian  unit laptop sesuai yang tertera dalam kontrak belum terpenuhi. Jika tidak segera dibuatkan SPJ, karena ini uang negara/APBD yang harus dipertangungjawabkan penggunaannya kepada pimpinan daerah dan DPRD pada akhir tahun anggaran. Jika taat pada aturan lalu sebagian laptop yang sempat dikirim dikembalikan dan tidak dilakukan pembayaran, akan menimbulkan anggapan bahwa dinas kesehatan diberi anggaran oleh APBD untuk melakukan peningkatan pelayanan tapi ternyata tidak mampu menyerap dan mengelola anggaran.

"Semoga saja hal ini segera tuntas, apalagi ini kan hanya 6 unit laptop. Meski sudah sekian bulan terbengkelai, semoga saja penjual bisa segera memenuhinya dan bisa membuat pelayanan masyarakat dan kinerja dinas kesehatan meningkat" kata Muchsin.

Muchsin berharap, jangan sampai ada kejadian seperti tahun lalu yang sempat heboh dan menimbulkan masalah hukum dan polemik di masyarakat, yakni pembelian komputer untuk UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) senilai 3 milyar yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten Blitar.

Sebagaimana ramai diberitakan berbagai media, pada tahun 2018 lalu pada pembelian komputer untuk UNBK oleh dinas pendidikan kabupaten Blitar senilai Rp 3 milyar, ada dugaan bahwa komputer yang dikirim bukanlah barang sebagaimana yang dipesan, karena kardus atau packing komputer, ditempeli kertas HVS yang bertuliskan spesifikasi komputer dll untuk menutupi identitas atau keterangan pada kardus atau packing yang sebenarnya. Dan komputer yang dikirim ke sekolah2 diduga yang dikirim adalah barang2 yang tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak atau pesanan. (http://www.beritaekspres.com/2018/08/06/petir-ada-dugaan-korupsi-pengadaan-komputer-unbk-di-blitar/)

Sumber: http://pergerakanindonesia1.blogspot.com/2019/09/pembelian-laptop-dinas-di-blitar-belum_30.html

Penyidikan Kasus YKP Oleh Kejati Jatim Mendapat Apresiasi Positif Masyarakat

Penyidikan Kasus YKP Oleh Kejati Jatim Mendapat Apresiasi Positif Masyarakat

Foto: Legal Opinion Kejati Jatim Dalam Masalah YKP

FORSA - Forum Masyarakat Surabaya mendukung dan memberi apresiasi positif atas langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) yang telah melakukan penyidikan pada kasus dugaan korupsi  YKP (Yayasan Kas Pembangunan) Surabaya.

Ponco Hariadji, ketua FORSA menguraikan, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2012 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kota Surabaya melakukan hak angket yang intinya menyatakan bahwa YKP adalah milik pemerintah kota (pemkot) Surabaya. 

Dimana karena  ada peraturan bahwa yayasan tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan keuntungan,  maka untuk menghidupi jalannya yayasan, maka yayasan boleh membentuk atau mempunyai saham pada badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) dll. Berdasar itulah YKP mendirikan dan atau memiliki saham dalam pendirian PT Yekape. Maka PT Yekape yang didalamnya ada saham dari YKP, otomatis seharusnya menjadi milik pemkot Surabaya.

Dalam hak angket tersebut DPRD kota Surabaya juga merekomendasikan agar pemkot Surabaya harus segera mengambil langkah-langkah penyelesaian tentang keberadaan aset-aset dan kekayaan YKP dan PT Yekape dan untuk mengambil alih YKP dan PT Yekape.

Berdasarkan rekomendasi pansus hak angket DPRD kota Surabaya itu, maka pemkot Surabaya mencari landasan hukum. Selain itu pemkot Surabaya melalui surat nomor 640/2789/436.6.2/2015 tertanggal  3 Juni 2015, meminta pendapat hukum pada  Kejati Jatim agar bisa mengambil-alih YKP dan PT Yekape, supaya  bisa menguasai aset-aset YKP dan PT Yekape untuk menjadi milik pemkot Surabaya.

Sayangnya, Kejati Jatim , sebagai kantor pengacara negara pada waktu tahun 2015 itu melalui surat nomor B.3890/O.5/Gs/08/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 (terlampir) yang ditujukan kepada pemkot Surabaya, memberikan Legal Opinion atau pendapat hukum yang tidak menguntungkan posisi pemkot Surabaya dalam rangka mengambil-alih YKP dan PT Yekape.

Dalam Legal Opinion dari Kejati Jatim sebagai pengacara negara  tersebut dengan berbagai uraian kronologis, posisi kasus dan uraian peraturan yang ada, intinya menyatakan bahwa:

1.    Terhadap uang Rp. 1000, dari pemkot Surabaya pada tahun 1954 yang digunakan untuk mendirikan yayasan yang bernama YKP,berdasar pasal 26 undang undang yayasan, dapat diartikan sebagai sumbangan, donasi atau hibah kepada YKP, sehingga pemkot Surabaya tidak bisa meminta kembali uang itu atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari YKP. Karena berdasar peraturan perundangan, konstruksi hukum  yayasan itu berbeda dengan konstruksi hukum Perseroan Terbatas (PT).

Dimana dalam PT jika modal awal menghasilkan keuntungan atau deviden, maka menurut hukum deviden ini menjadi milik dan hak dari para pendiri.

Sedangkan untuk yayasan, setoran awal dari pendiri adalah uang donasi, sekali uang donasi telah disetorkan kedalam yayasan, maka sepenuhnya putus hubungannya dengan pendiri dan menjadi hak dan harta kekayaan yayasan sepenuhnya. 

Selain itu, UU nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, jelas melarang kekayaan yayasan dialihkan atau dibagikan dalam bentuk apapun kepada pendiri, pembina atau pengurus, kecuali dalam batas tertentu kepada pengurus dalam bentuk gaji, upah atau honor manakala pengurus menjalankan pengurusan yayasan.

2.    Pemkot Surabaya tidak bisa mengambil alih YKP dan PT Yekape karena dalam undang undang yayasan dengan tegas telah membedakan antara konstruksi hukum yayasan dengan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan surat Legal Opinion dari Kejati Jatim tahun 2015 itulah, maka YKP punya alasan untuk menolak permintaan pemkot Surabaya untuk menyerahkan YKP dan PT Yekape beserta seluruh aset-asetnya kepada pemkot Surabaya.

"Padahal jika dahulu pada tahun 1954 tidak mendapat donasi dari pemkot Surabaya untuk biaya pendirian yayasan, tentulah tidak mungkin akan bisa berdiri YKP", kata Ponco.

"Dan sekarang setelah sekian tahun YKP beroperasional yang kemudian dalam perkembangannya mendirikan dan atau memiliki saham pada PT Yekape itu terus berkembang menjadi sangat besar dan memiliki aset yang sangat banyak, kok YKP dan PT Yekape  tidak mau menyerahkan pengelolaan dan aset-asetnya, untuk dijadikan milik pemkot Surabaya?", sambungnya.

Maka Forsa memberikan apresiasi kepada para pimpinan Kejati Jatim saat ini, yakni Kepala Kejati Jatim bapak Sunarta dan Adpidsus (Asisten Pidana Khusus) bapak Didik Farhan yang membongkar kasus korupsi ini, karena negara berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar karena pemkot Surabaya tidak bisa menguasai aset dari YKP dan PT Yekape yang berkembang sangat pesat dan banyak itu. Padahal jika dalam pendiriannya tidak diberi donasi oleh pemkot Surabaya, tentu YKP dan PT Yekape tidak akan pernah ada dan tidak mempunyai aset yang sangat besar seperti saat ini.

Hal ini bisa jadi akan juga membongkar dugaan korupsi dan persekongkolan yang mengakibatkan pemkot Surabaya kehilangan peluang untuk menguasai aset YKP dan PT Yekape, karena dengan adanya surat Legal Opinion dari Kejati Jatim sebelumnya itulah yang dijadikan dasar oleh YKP dan PT Yekape untuk menolak permintaan pemkot Surabaya agar YKP dan PT Yekape menyerahkan pengelolaan dan seluruh asetnya kepada pemkot Surabaya.

Padahal lembaga Kejati jatim sebagai lembaga yang juga  merupakan kantor pengacara negara, seharusnya mengeluarkan pendapat hukum yang menguntungkan pemkot Surabaya, kenapa malah seolah bersikap netral, dengan memberikan uraian dan analisa hukum secara mendetail tentang peraturan perundangan dalam persoalan YKP dan PT Yekape, yang malah bisa berakibat merugikan kepentingan pemkot Surabaya?

Oleh karenanya, masyarakat sangat salut pada petinggi Kejati Jatim saat ini, yang mengusut kenapa hal yang demikian ini bisa terjadi. Dengan melakukan penyidikan terhadap YKP dan PT Yekape yang tidak mau menyerahkan pengelolaan dan aset-asetnya kepada pemkot Surabaya, otomatis Kejati Jatim juga mengusut sekaligus melawan terbitnya surat Legal Opinion dari lembaga Kejati Jatim sebagai kantor pengacara negara nomor B.3890/O.5/Gs/08/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 tersebut.

"Selain itu kami memberi apresiasi terhadap kesigapan dan  kecerdasan langkah dari pimpinan Kejati Jatim saat ini, yang membantu pemkot Surabaya agar bisa menguasai YKP dan PT Yekape beserta seluruh asetnya, dengan meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan, melakukan penggeledahan, penyitaan dan memblokir seluruh rekening dari YKP dan PT Yekape", tutur Ponco

Dan dengan langkah penyidikan dan pemeriksaan dengan langkah cerdas dan penuh terobosan hukum tersebut,  tampaknya berpeluang bisa memaksa agar  para pengurus YKP dan PT Yekape mau membuat surat pernyataan secara sukarela yang intinya bahwa mereka secara sukarela  bersedia menyerahkan pengelolaan YKP dan PT Yekape kepada pemkot Surabaya, serta  secara sukarela  bersedia mundur dari pembina dan kepengurusan yayasan YKP dan PT Yekape untuk digantikan orang lain.

Jika pengurus YKP dan PT Yekape tidak mau membuat surat pernyataan dan penyerahan secara sukarela itu, maka bisa terancam tindak pidana korupsi. Tapi jika mereka bersedia, maka penyidikan berpeluang bisa dihentikan dan tidak berlanjut menjadi kasus tindak pidana korupsi, karena sudah menjadi persoalan hukum perdata

Dan untuk pihak pemkot Surabaya, karena berdasar peraturan perundangan yang ada, tidak dimungkinkan untuk menerima penyerahan YKP dan PT Yekape beserta seluruh asetnya  itu secara langsung, maka bisa menunjuk pihak swasta untuk menerima penyerahan YKP dan PT Yekape dan menunjuk atau meminta  pihak swasta tersebut sebagai pengurus YKP dan PT Yekape serta menguasai seluruh aset YKP dan PT Yekape.

Tentunya pihak swasta yang diminta pemkot Surabaya untuk mengelola YKP dan PT Yekape tersebut dalam operasionalnya ada bagi hasil atau joint operation dengan pemkot Surabaya. Dengan ini pemkot Surabaya bisa mendapat keuntungan, daripada seperti kondisi YKP dan PT Yekape selama ini pemkot Surabaya, sama sekali tidak mendapat keuntungan dari keberadaan YKP dan PT Yekape.

Berikut uraian dan analisa secara lengkap dari Legal Opinion Kejati Jatim sebagai kantor pengacara negara dalam masalah YKP