"PPP mudah sekali untuk (memperoleh) dari lima kursi menjadi sepuluh, karena PPP punya potensi cukup bagus di Jember. Dari perolehan kursi yang awal dari tiga menjadi lima. Ke depannya saya yakin menjadi lebih bagus lagi," kata Hendy, usai membuka acara peringatan Hari Lahir PPP dan Hari Lahir NU, di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dr. Soebandi, Sabtu (30/1/2021).
Minggu, 31 Januari 2021
Hendy Siswanto: Mudah Bagi PPP Untuk Tambah Kursi di DPRD Jember
Senin, 25 Januari 2021
Hari Ini 36 Tahun Yang Lalu Borobudur di Bom
KEDIRI BUKAN HANYA GUDANG GARAM
Tetapi kalau menulis thok dan tidak pernah diterbitkan menjadi sebuah buku ya tulisan itu hanya akan menjadi konsumsi sendiri dan tidak begitu berdampak pada orang banyak. Masalahnya seberapa banyak sih ada orang yang mau menjadi penerbit buku? bisnis yang tidak terlalu jelas untungnya? apalagi menerbitkan buku di jaman kolonial Hindia Belanda dan bersaing keras dengan Penerbit Balai Pustaka yang dijadikan satu-satunya penerbitan resmi yang disubsidi oleh pemerintah kolonial?
Perkenalkan...inilah Tan Khoen Swie. Seorang Tionghoa yang punya nyali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas? bukan dengan teriak-teriak sok nasionalis tetapi dengan tindakan nyata.
Lahir di Wonogiri tahun 1884 konon ia besar di kota kelahirannya dengan menjadi tukang rakit penyeberangan sungai Bengawan Solo. Lalu ia mengembara ke kota-kota lain sambil belajar menguasai bahasa Hakka sebagai bahasa pengantar dengan komunitas Tionghoa di mana pun dia tinggal. Dari pengembaraannya itulah ia kemudian menikahi seorang gadis dari Surabaya bernama Liem Gio Nio dan kelak memiliki 3 anak.
Pengembaraannya berhenti di Kediri. Di kota inilah Tan Khoen Swie semakin fasih berbahasa Jawa rendah maupun tinggi. Ia mampu membaca dan menulis aksara Jawa. Ia juga tertarik pada kebudayaan Jawa termasuk budaya wayang maupun ilmu kebatinan Kejawen.
Dia kemudian menghidupi kebudayaan Jawa tersebut dengan suka bermeditasi, puasa, berlaku vegetarian dan mempunyai minat tinggi pada hal-hal gaib dan ilmu Kejawen.
Minat kepada sastra dan kebatinan Jawa memberi ide baginya untuk mengembangkan bisnis penerbitan bernama Boekhandel Tan Khoen Swie, di rumah sekaligus tokonya (toko Soerabaia) di Jalan Dhaha Kediri. Bisnis itu ia didirikan tahun 1915, jadi 3 tahun sebelum Penerbit Balai Pustaka didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Melalui penerbitannya inilah Tan Khoen Swie benar-benar berkontribusi pada pengembangan kebudayaan Jawa. Fokus bisnisnya adalah buku berhuruf dan berbahasa Jawa, berhuruf latin dan berbahasa Jawa serta berhuruf latin dan berbahasa Melayu. Topik bukunya juga beragam dari buku masakan, pertanian, filsafat, pendidikan, sejarah, agama, sastra bahkan teknik berhubungan seksual suami isteri.
Tan Khoen Swie berjasa besar memasyarakatkan pengetahuan dan filsafat Jawa yang saat itu hanya terbatas dalam kepujanggaan kraton menjadi bentuk buku yang bisa dipelajari oleh semua kalangan masyarakat.
Semua buku-buku Jawa yang legendaris itu adalah terbitan dari Boekhandel Tan Khoen Swie:
- Primbon Jayabaya (Ronggowarsito)
- Serat Wedhatama (Mangkunegara IV)
- Serat Kalatidha (Ronggowarsito)
- Serat Gatholoco
- Serat Dharmogandul
- Serat Nitimani (ini buku kamasutra ala Jawa)
- Serat Babad Kediri
Selain aktif di dunia kebatinan, ia juga memimpin perkumpulan Kioe Kok Thwan, oranisasi Tionghoa Kediri yang melawan kolonial Belanda tahun 1935. Ia tidak pernah mau mengubah nama Tionghoa-nya untuk menunjukkan bahwa orang Tionghoa pun bisa menjadi orang Jawa dan Indonesia tanpa harus menanggalkan identitas aslinya.
Nasionalisme keindonesiaannya juga ditunjukkan dengan menerbitkan buku berbau anti kolonial berjudul "Atoeran dari Hal Melakoeken Hak Perkoempoelan dan Persidangan Dalem Hindia-Nederland" karangan R. Boediharjo (1932) serta buku "Tjinta Kebaktian Pada Tanah Air" tahun 1941.
Beberapa sastrawan dan pujangga seringkali bermeditasi di rumahnya untuk mendapat inspirasi dala penulisan karya tulisnya. Konon, Tan Khoen Swie juga menjadikan rumahnya sebagai tempat mampir para mantan pengikut Pangeran Diponegoro yang tercerai-berai.
Tan Khoen Swie sampai sekarang dihormati oleh para intelektual Jawa karena jasa dan kontribusinya pada Kasusastraan Jawa. Ia meninggal di Kediri tahun 1953. Anaknya, Tan Biang Liong, meneruskan usaha ayahnya bahkan sempat dipenjara 3 bulan karena menerbitkan buku Aji Asmorogomo, buku teknik berhubungan seksual untuk mendapatkan keturunan yang dilengkapi dengan ilustrasi. Kejadian ini menjadi salah satu penyebab anaknya menghentikan bisnis penerbitan di tahun 1963 untuk berkonsentrasi pada bisnis-bisnis lainnya.
Jadi sekarang ketahuilah, kawan. Kediri itu bukan hanya terkenal karena Gudang Garam-nya saja.
Ingatlah nama Tan Khoen Swie....ketika Anda sedang membaca buku.
Gara-gara dia orang lain jadi berpikir bahwa menjadi penerbit ternyata juga bisa menjadi penghidupan sekaligus mencerdaskan orang banyak.
Untuk j
asa-jasanya itu pemerintah Republik Indonesia belum pernah memberikan penghargaan apa pun kepadanya.
(Osa Kurniawan Ilham)
#edisiimlek
#iqra
Minggu, 24 Januari 2021
Sikap DPR terhadap tuntutan Rp. 40 triliun dari Mozambiek Pada Pertamina
by. Erizeli Jely Bandaro
Saya tidak mengerti, mengapa DPR mendesak Pemerintah untuk membantu Pertamina menghadapi gugatan ganti rugi dari Pemerintah Mozambiek sebesar Rp. 40 triliun ( USD 2,6 miliar) atas kemungkinan pembatalan kontrak LNG dengan Anadarko Petroleum Corporation. Padahal kontrak itu tidak disetujui oleh Pemerintah dan tanpa sepengetahuan SKK Migas. Mau ganti apanya?. Harusnya DPR pahami duduk persoalannya sebelum meminta pemerintah turun tangan. Apalagi ganti rugi itu melibatkan uang gede banget.
Yang harus didorong oleh DPR adalah memaksa KPK masuk melakukan investigasi terhadap siapa saja yang terlibat dibalik kotrak itu. Yang harus dicari tahu adalah, siapa yang memalsukan data kebutuhan LNG dalam negeri sehingga pertamina terjebak dalam kontrak yang konyol itu. Siapa yang membuat analisa harga yang tidak rasional itu. Padahal sejak tahun 2013 sudah tahu trend harga LNG terus turun. Sudah tahu bahwa infrastruktur terminal Gas dalam negeri tidak memadai.
Karena kotrak itu tanpa dukungan trader dan broker engga mungkin terjadi. Secara business, kotrak itu jelas salah. Baik karena faktor harga Gas yang terus turun dan hadirnya Qatar sebagai leading trading Gas dengan harga murah. Pasokan gas dalam negeri juga masih memadai. Kalau sampai pemerintah bailout, maka ini akan jadi skandal terbesar bagi pemerintah Jokowi. Saya sangat berharap Ahok sebagai Preskom jadi buldozer dalam kasus ini. Jadikan ini momentum untuk gigit semua mafia migas. Lawan Pak BTP.! Anda engga sendiri. Rakyat se indonesia dukung ada. Amankan YMP Jokowi.
Kamis, 21 Januari 2021
Plt Gubernur Jatim Terima Bantuan Untuk Korban Bencana Kalsel dan Sumbar
Kali ini, bantuan datang dari PT Jaya Kirana Sakti berupa 20 ton beras untuk para korban bencana alam. Bantuan tersebut diserahkan kepada Pemprov Jatim untuk kemudian akan didistribusikan kepada para korban bencana alam di Kalsel dan Sulbar.
Bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono yng merupakan Plt Gubernur Jatim, selama Gubernur Khofifah menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus corona atau covid-19, di Halaman Depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya.
Penyerahan bantuan ini disambut baik oleh Sekdaprov Jatim. Mewakili Ibu Gubernur, ia menyampaikan terimakasih. Menurutnya, bantuan ini akan didistribusikan kepada para korban bencana alam di Kalsel dan Sulbar.
Heru mengatakan, sesuai arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menyerahkan segala kewenangan dan pelaksanaan tugas kepada Sekdaprov selama Gubernur menjalani isolasi, rencananya Pemprov Jatim juga akan memberikan bantuan untuk dua daerah tersebut berupa uang masing-masing sebesar Rp 1 Milliar.
Rabu, 20 Januari 2021
Bencana Banjir di Kalimantan Selatan
Penguasaan tambang , kebun sawit, HPH dan HTI, izin diberikan oleh rezim Soeharto dan terbanyak era SBY, khususnya waktu Menteri dari kehutanan dijabat oleh Zulkifli Hasan dari PAN dan Menko perekonomian, Hatta Rajasa juga dari PAN. Di era Jokowi, ada kebijakan moratorium HTI, HPH, Kebun Sawit dan IUP batubara. Jadi tidak ada izin baru massive di era Jokowi. Hanya melanjutkan izin yang sudah ada. Kalaupun ada kecil sekali. Apalagi ada kebijakan larangan ekspor mentah minerba dan sawit, investasi disektor tersebut stuck. Focus kepada nilai tambah.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menganalisis penyebab banjir yang merendam ribuan bangunan di Kalimantan Selatan. Hasil analisis itu menunjukkan adanya curah hujan tinggi dan turunnya lahan luas hutan primer atau deforestasi. Curah hujan memang luar bisa tinggi sekali. Terbesar sejak 50 tahun. Deforestasi penyebab utama sehingga curah hujan yng tinggi tidak bisa menyerap air. Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kalimantan mencatat angka deforestasi tertinggi dibanding pulau lain dalam kurun waktu 2017-2018. Angkanya mencapai 128,2 ribu hektar (netto).
Selama ini pusat menarik sebagian besar pendapatan SDA Kalimantan. Sudah saatnya pusat berperan besar menyelamatkan rakyat kalimantan dari bencana alam. Bayangkan saja PAD 4 provinsi di kalimatan hanya 20% dari PAD DKI. Ini tidak adil. DKI saja PAD sebesar itu tidak sanggup mengatasi banjir. Apalagi empat provinsi di kalimantan dengan PAD secuil harus menanggung dampak dari kerusakan lingkungan akibat pengurasan SDA oleh korporat yang dapat konsesi dari pemerintah.
Kepada Pak Jokowi , jadikan bencana alam ini momentum untuk membenahi kalimantan. Apalagi ibukota akan pindah ke kalimantan. Kerusakan lingkungan di Kalimantan sudah sangat serius pak. Audit semua pemegang konsesi tambang, kebun , HPH, HTI. Pastikan mereka tanggung jawab. Atau batalkan izin mereka. Rakyat kalimantan butuh keadilan pak..
✍ Erizeli Jely Bandaro
Selasa, 19 Januari 2021
baca buku nicotine war, yang pengarangnya tiba2 mati setelah bukunya terbit.
".... Belum ada program yang lebih absurd daripada pemerkosaan agama agar tokoh-tokohnya mengharamkan rokok tapi tak mengharamkan strategi dagang yang tetap VOC minded. Penjajahan macam ini lebih haram dibandingkan rokok." Mohamad Sobary, Budayawan.
Pada Selasa 9 Maret 2010, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok. Beberapa pemerintah daerah juga telah mengeluarkan PERDAtentang pelarangan tembakau dan rokok. Hal ini dilakukan karena rokok dianggap sebagai sumber berbagai penyakit, sehingga perlu diberantas. Fatwa ini tentu mendapat respon beragam dari pihak yang pro dan kontra. Bagi mereka yang menganggap dan melihat fenomena rokok sebatas persoalan kesehatan semata, akan mengamini dan menyetujui fatwa tersebut. Namun, bagi pihak yang melihat persoalan ini sudah berada pada ranah yang lebih luas dan kompleks, tentu akan bersikap kritis terhadap fatwa tersebut.
Sayangnya, media tidak bertindak proporsional terhadap pemberitaan menyangkut rokok dan tembakau ini. Sudut pandang yang muncul melulu persoalan kesehatan. Persoalan yang berkaitan dengan konteks sosial, ekonomi serta politik tidak banyak diberitakan dan dibincangkan. Sehingga, protes-protes yang muncul dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan rokok dan tembakau (petani tembakau dan buruh pabrik rokok) kerap kali dinilai sebagai sikap kontra hidup sehat.
Konsekwensi apa yang muncul dari minimnya perbincangan tentang rokok dan tembakau ditinjau dari sudut pandang sosial-ekonomi-politik-budaya ini? Beberapa hal bisa disebutkan: alpanya pemahaman dalam melihat adanya ancaman yang akan menghancurkan kemandirian bangsa sendiri. Ini disebabkan tidak dilihat bahwa ada kepentingan (bisnis) korporasi yang ikut bermain dalam kebijakan pelarangan rokok dan tembakau ini. Korporasi-korporasi internasional, seperti Upjohn, Novartis dan GlaxoWellcome, menyumbangkan dana masing-masing sebesar US$250,000 untuk mendukung kampanye WHO's Nicotine Replacement Therapy. Tiga korporasi farmasi internasional itu, dengan memanfaatkan Proyek Prakarsa Bebas Tembakau, memiliki kepentingaan untuk membunuh industri rokok, mengganti terapi penggantian nikotin, dan yang utama adalah berusaha memanfaatkan WHO untuk menerobos batas-batas Negara dan merongrong kedaulatannya.
Tindakan korporasi-korporasi raksasa internasional itu, tak banyak mendapat sorotan dan kecaman, disebabkan rapinya dan cekatannya mereka dalam menjalankan rencana bisnis mereka terkait usaha perang terhadap rokok. Korporasi-korporasi ini lebih mementingkan keuntungan bisnis ketimbang logika kesehatan. Logika kesehatan ini menjadi alat untuk masuk berekspansi ke wilayah yang kiranya akan menciptakan keuntungan besar. Maka itulah Gabriel Mahal, pengamat Prakarsa Anti Tembakau, berkata: "Tidak ada bisnis yang lebih aman dan nyaman daripada bisnis yang didukung oleh suatu lembaga internasional dan hukum internasional yang dibungkus rapih dan meyakinkan dengan bungkusan itikad baik demi kepentingan publik."
Faktanya adalah Indonesia sebagai banga dan Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki kepentingan nasional atas tembakau dengan segala industrinya. Ada lebih 6 juta rakyat Indonesia yang hidup dan perikehidupannya bergantung pada tembakau dengan segala dengan segala industrinya dan industri tembakau merupakan salah satu contributor terbesar pendanaan APBN negara melebihi industry industri tambang besar.
Protes para petani tembakau dan buruh pabrik rokok jelas membuktikan besarnya sumbangsih ekonomi rokok dan tembakau kepada kehidupan rakyat. Membunuh tembakau dengan segala industrinya di Indonesia, termasuk industry terkait lainnya, akan menyebabkan naiknya angka pengangguran rakyat Indonesia. Dan setiap 10 % kenaikan pengangguran menyebabkan kematian naik jadi 1,2 %, serangan jantung 1,7 % dan harapan hidup berkurang 7 tahun. Begitu menurut Harvey Brenner sebagaimana dikutip Rhenald Kasali (Kompas, 1/12/08).
Selain itu, kenyataan historis tak boleh dilupakan bahwa rokok tidak sekedar menjadi satu komoditas, satu gaya hidup, namun melampaui semua itu: rokok adalah bagian dari hidup rakyat. Rokok menjadi tali silaturrahmi, pengikat solidaritas, serta peneguh kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Dari serangkaian gambaran di atas, maka pertanyaan kritis harus kita munculkan: untuk kepentingan siapa sesungguhnya agenda anti tembakau ini? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari bisnis korporasi internasional dalam menjalankan agenda anti tembakau ini? pertanyaan kritis ini tujuannya tentu untuk melahirkan sikap kritis bagi pemangku kepentingan, pemerintah, sebelum mengeluarkan satu sikap atau satu kebijakan. Agar tercapai apa yang dituliskan Gabriel Mahal, "… kebenaran tidak dikorbankan, rakyat tidak dikorbankan, kedaulatan bangsa dan Negara, termasuk kedaulatan hukum, tidak dikorbankan demi kepentingan bisnis korporasi-korporasi internasional lewat badan internasional dan rejim hukum internasional yang mempraktekkan tirani itikad baik dan tirani kesehatan publik."
Bangsa yang besar, bukan hanya bangsa yang sehat dalam badan (fisik), tapi juga sehat dalam jiwa (mental).
Masyarakat Kritik Khofifah Yang Coba Jadikan Dirinya Sebagai Trending Topik Pakai Tim Buzzer
Masyarakat Kritik Khofifah Yang Coba Jadikan Dirinya Sebagai Trending Topik Pakai Tim Buzzer
Temuan ini bermula dari pengguna Twitter @begituajadeh. Setelah ia memeriksa apa saja tweet yang membuat tren tersebut naik, ditemukan sebuah kejanggalan.
"Kirain trending Bu Khofifah Indar Parawansa ttg berita apa eh...ternyata...look..." katanya sambil menunjukkan beberapa tangkapan layar yang ia ambil, menunjukkan adanya kesamaan tweet dari banyak akun berbeda.
Tweet yang ditemukan terlihat isinya sama persis, yaitu mengenai distribusi vaksin Sinovac di Jawa Timur. Dicantumkan juga nama lengkap gubernur Khofifah di akhir setiap tweet.
"Kayaknya emang perlu gitu ya pake buzzer. Persiapan nanti nanti wkwkwkwk," lengkap @begituajadeh di akhir Tweet-nya.
Bahkan salah satu pengguna Twitter mengungkapkan rasa malunya sebagai penduduk Jawa Timur.
Pengguna Twitter lainnya pun ikut bersuara. Muhammad Bagus S bahkan mention akun official Khofifah. "Buat apa tho bu @KhofifahIP," tanyanya.
"Saya warga Jatim jadi ikut malu," kata Harry Consinaholic (@Biru_donkerz), warga kota Surabaya di tweetnya.
"Musibah, bencana tersebar wilayahnya banjir bandang masih sempat bikin trending... astaghfirllaaah," ungkap @KangDarja, sambil mengunggah tangkapan layar yang mengajak netizen lainnya mengkritik upaya Khofifah untuk menjadikan dirinya sebagai trending topik
Sejak dinyatakan positif 2 Januari 2021 lalu, Khofifah menuai berbagai tanggapan para netizen dari postingannya di media sosial selama melakukan isolasi mandiri.
Kamis, 14 Januari 2021
Bupati Purwakarta di Tengah Praktek “Shadow” Pemerintahan, Benarkan ada Lalam?
PURWAKARTA, Jawa Barat - Dalam masa Pemerintahan Bupati Anne Ratna Mustika, pembangunan Purwakarta terus berlanjut untuk memberikan pelayanan terbaik di tahun anggaran 2021. Anne Ratna Mustika meneguhkan pembangunan dan berkomitmen melanjutkan Purwakarta Istimewa menjadi hal yang vital dalam percepatan pembangunan bagi Masyarakat Purwakarta. Bupati Anne terus meminta kepada birokrasi agar bersama-sama mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan tertib selama dalam pembangunan Purwakarta.
Namun, dalam merealisasikan visi misi serta program, sejumlah pejabat tinggi dalam pemeritah daerah/dinas di Purwakarta banyak mengeluhkan adanya intervensi (campur tangan) oleh seseorang yang diduga dekat dengan Bupati Anne Ratna Mustika. Bernakah ada Lalam? Setiap program dijalankan selalu mengatasnamakan Bupati Anne Ratna Mustika untuk memenuhi keinginannya.
Dikutip dalam halaman Jabarnews.com (Sejumlah Pejabat Dinas Purwakarta Keluhkan "The Right-hand" di Pemerintahan Ambu Anne) hasil investigasi Jurnalis Jabarnews.com dengan Dinas Purwakarta.
"Hampir satu tahun ini, saya sering diminta untuk memberikan kegiatan ini-itu yang ada dalam anggaran dinas saya oleh beliau. Selalu mengatasnamakan Ambu. Walaupun sebetulnya saya ragu," ungkap seorang pejabat dinas di Purwakarta yang enggan disebutkan nama dan dinasnya (14/01).
Bahkan, menurut sumber, sosok ini tak segan menyebutkan atau membawa langsung pihak ketiga yang akan diminta sebagai pelaksana pekerjaannya.
"Saya tidak tahu ada komitmen apa yang ada di antara mereka. Namun saya menjadi terganggu saja. Padahal saya dan temen-teman yang sama menduduki jabatan ini kan sudah diatur oleh peraturan yang berlaku untuk melaksanakan setiap item kegiatan yang ada dalam dinas masing-masing," keluhnya. Dirinya berharap agar hal ini diketahui oleh Anne selaku Bupati. Dan di tahun ini bisa bekerja dengan leluasa sesuai aturan yang ada.
Sumber menyebutkan bahwa sosok ini bukan aparatur negara, bukan staf ahli, bukan keluarga. Hanya warga sipil seperti mana biasanya.
Sementara itu, pengamat sosial Purwakarta, Andhi PK, menanggapi keluhan para pejabat dinas ini. Jika memang betul adanya. Ini seperti idiom "The Right-hand". Hal itu harus segera diselesaikan oleh Bupati itu sendiri.
Jika dibiarkan, Andhi PK menambahkan, hal ini akan menyebabkan performa kerja pemerintahan yang kurang baik. Dan yang lebih mengkhawatirkan akan timbul loyalitas dan kepercayaan yang menurun antara pemimpin dan bawahan di Lingkungan pemerintahan Ambu Anne.
"Padahal harusnya tahun 2021 ini, pasca pandemi, adalah momentum bagi Pemkab untuk melanjutkan kembali Purwakarta Istimewa dengan prinsip Good Governance and Clean Governance," jelasnya via sambungan seluler.
"Saya meyakini bahwa Ambu Anne tidak tahu-menahu soal ini. Namun harus tahu, agar bisa segera disikapi. Ambu harus memastikan tidak ada intervensi-intervensi di luar roda pemerintahan kepada semua bawahannya. Demi Ambu sendiri. dan untuk Masyarakat Purwakarta," tutupnya.
Sabtu, 09 Januari 2021
Dituduh Merusak Baliho Bergambar Rizieq Shihab, Pria Tua 65 Tahun Dianiaya Sampai Mati Oleh 7 Orang FPI
Workshop Confirm Running : 1.Good Corporate Governance (GCG); 2. Air Cargo; 3.Hukum Kepailitan
|