Hukum, Hakim, Jaksa Tunduk Pada Bupati Nganjuk & Istrinya ?
Mengikuti proses persidangan kasus korupsi batik kabupaten Nganjuk propinsi Jawa Timur di pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) Surabaya, yang menyidangkan terdakwa Masduki, mantan sekretaris kabupaten Nganjuk derkas tersebut bernomor perkara 166/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY dan terdakwa lain dalam kasus sama yang disidangkan secara terpisah adalah Sunartoyo selaku Dirut PT Delta Inti Sejahtera yang disebut jaksa melakukan pengadaan kain batik., terasa aroma ketidak-wajaran yang sangat kental.
Melihat hal tersebut, LSM Hargobayu Nganjuk melaporkan berbagai kejanggalan tersebut kepada lembaga yang berwenang seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, KPK serta beberapa lembaga negara yang lain.
Joko Waristo sebagai pembina LSM Hargobayu menerangkan kepada wartawan tentang beberapa keanehan yang terjadi, diantaranya ialah dalam persidangan terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tentang peran dan keterlibatan bupati Nganjuk Taufiqurahman dan istrinya Ita Tribawati yang juga merupakan pejabat sekretaris kabupaten Jombang. Bahkan disebutkan dalam dakwaan JPU bahwa bupati nganjuk mendapat Rp. 500 juta
Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa inisiatif pengadaan kain batik pada APBD 2015 tersebut adalah bupati Nganjuk selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk melalui hubungan telepon memerintahkan Bambang Eko Suharto selaku Kepala Bappeda yang juga sebagai Sekretaris TPAD, menyisipkan memasukkan anggaran belanja kain batik ke APBD 2015.
Perintah bupati itu kemudian oleh Bambang Eko disampaikan ke terdakwa selaku Ketua TPAD, juga kepada Mukhasanah selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Nganjuk.
Berdasar perintah bupati, terdakwa bersama Bambang Eko memasukkan atau menyisipkan alokasi anggaran belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp 6,262 miliar ke APBD 2015 dan mendapat pengesahan dari DPRD Kabupaten Nganjuk.
Jaksa dalam dakwaan menyebut, perbuatan bupati bersama-sama terdakwa selaku Sekda yang dengan sengaja memasukkan/menyisipkan anggaran belanja kain batik serta menggeser rincian objek anggaran yang tidak sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Pemkab Nganjuk dan DPRD Nganjuk itu melawan hukum.
Bahkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut surat dakwaan JPU, dari nilai kontrak sebesar Rp 6,050 miliar sekitar Rp 3,286 miliar dijadikan bancakan rekanan dan pejabat, yaitu Sunartoyo cs Rp 2,76 miliar, Bupati Taufiqurahman Rp 500 juta dan terdakwa Masduqi Rp 20 juta (http://surabaya.tribunnews.com/2016/09/08/bupati-nganjuk-disebut-dalam-dakwaan-kasus-korupsi-begini-uraiannya)
Dalam dakwaan JPU selain nama bupati Nganjuk, disebutkan juga beberapa nama di antaranya istri Bupati Nganjuk Ita Triwibawati. Namun, dugaan keterlibatan Istri bupati yang juga menjabat sebagai Sekda Jombang itu belum disebutkan dengan jelas (http://www.beritametro.news/nganjuk/istri-bupati-nganjuk-diduga-kuat-ikut-terlibat)
"Yang janggal adalah, dalam surat dakwaan JPU disebut bupati Nganjuk bersama2 para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, ternyata sama sekali tidak pernah diperiksa oleh kejaksaan dan hakim pengadilan tipikor yang menyidangkan kasus ini juga terlihat tidak ada upaya untuk menghadirkannya didepan sidang untuk dimintai keterangan", kata Joko.
"Secara hukum kan jelas bahwa jika dalam dakwaan disebut dalam kata2 'bersama2' apalagi disebut sebagai pihak yang berperan aktif, tentunya perbuatan para terdakwa tidak akan terlaksana jika tidak ada peran aktif dari bupati Nganjuk. Kenapa sama sekali tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka?" tambahnya.
Lebih lanjut Joko menuturkan, yang tampak mencolok adalah pada pemeriksaan terdakwa Masduki, dimana Ita Tribawati yang merupakan istri bupati Nganjuk telah dipanggil oleh JPU bahkan sampai tiga kali surat panggilan diberikan, untuk dimintai keterangan sebagai saksi di sidang pengadilan tipikor Surabaya. Tapi dengan santainya sekretaris kabupaten Jombang itu mengacuhkan panggilan itu dan tidak mau hadir alias mangkir tanpa memberikan alasan apapun.
Herannya, lembaga kejaksaan dan lembaga pengadilan tipikor yang terkesan dilecehkan oleh istri bupati Nganjuk itu malah diam saja dan terkesan takut, lalu melanjutkan saja proses pengadilan tanpa memerlukan lagui kehadiran Ita untuk dimintai keterangan didepan sidang pengadilan tipikor.
Padahal lembaga kejaksaan dan lembaga pengadilan tipikor mempunyai wewenang untuk menghadirkan seseorang secara paksa untuk memberikan keterangan, apalagi seseorang itu secara jelas disebut sebagai pihak yang terlibat suatu perbuatan melawan hukum dalam surat dakwaan.
"Heran kan? lembaga kejaksaan dan lembaga pengadilan tipikor terkesan sudah dilecehkan, tetapi diam saja, dan sidang tetap dilanjutkan pada proses berikutnya" tutur Joko.
"Heran kan? lembaga kejaksaan dan lembaga pengadilan tipikor terkesan sudah dilecehkan, tetapi diam saja, dan sidang tetap dilanjutkan pada proses berikutnya" tutur Joko.
Karena lembaga kejaksaan & lembaga pengadilan tipikor terkesan takut, maka pada pemeriksaan terdakwa Sunartoyo, lagi2 Ita tanpa ragu mangkir dengan tidak memberikan alasan apapun, saat dipanggil untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan tipikor.
"Ada apa ini?, kok hukum, hakim, jaksa terkesan takluk dan tunduk pada bupati Nganjuk dan istrinya?" tanya Joko.
LSM Hargobayu berharap lembaga2 yang berkompeten untuk mengawasi pengusutan secara tuntas masalah ini, agar negara tidak kalah dan tunduk pada koruptor yang merasa mempunyai power diatas negara.
Sementara itu Istri bupati Nganjuk, Ita Tribawati ketika dihubungi ponselnya 082332121212 belum bersedia menanggapi masalah ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar